MAKASSAR — Badan Pengurus Wilayah Kerukunan Keluarga Luwu Raya (BPW KKLR) Provinsi Sulawesi Selatan mempercepat pembentukan Badan Pengurus Daerah (BPD) KKLR di sejumlah kabupaten/kota yang hingga kini belum memiliki struktur kepengurusan.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya BPW KKLR Sulsel memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus memastikan keberadaan KKLR sebagai wadah berhimpun masyarakat diaspora Wija to Luwu di berbagai daerah di Sulawesi Selatan.
Ketua BPW KKLR Sulsel, Ir. H. Hasbi Syamsu Ali, MM, mengatakan percepatan pembentukan BPD dilakukan setelah pelaksanaan Rapimnas Khusus KKLR awal September lalu.
Menurut Hasbi, BPW KKLR Sulsel telah membentuk tim khusus yang bertugas melakukan percepatan sekaligus memfasilitasi pembentukan BPD KKLR di kabupaten/kota yang belum memiliki kepengurusan.
“Alhamdulillah, kami sudah SK-kan Tim Percepatan dan Fasilitasi Pembentukan BPD KKLR di Sulsel, atau disingkat TPFP BPD KKLR. Anggotanya tujuh orang, dipimpin oleh Pak Husba Phada,” kata Hasbi, Rabu (30/9/2026).
Ia mengatakan pembentukan tim tersebut merupakan bagian dari komitmen BPW KKLR Sulsel untuk melengkapi struktur organisasi di daerah sebelum pelaksanaan Musyawarah Wilayah (Muswil) KKLR mendatang.
“Ini juga adalah komitmen kami di BPW KKLR untuk melengkapi struktur BPD sebelum Muswil mendatang,” lanjutnya.
Hasbi menjelaskan, TPFP BPD KKLR Sulsel telah menyusun sejumlah langkah teknis dan strategis untuk mempercepat proses pembentukan kepengurusan di daerah.
Pekan lalu, kata dia, tim tersebut telah menggelar rapat koordinasi sekaligus membagi wilayah kerja kepada masing-masing anggota.
“Pekan lalu kami sudah melakukan rapat koordinasi dengan tim tersebut dan sudah disepakati pembagian wilayah kerja untuk masing-masing anggota tim. Saya monitor sudah ada progress di beberapa daerah hingga hari ini,” jelas Hasbi.
Target Rampung Sebelum Akhir 2026
Sementara itu Koordinator TPFP BPD KKLR Sulsel, Husba Phada, mengatakan timnya optimistis dapat memenuhi target pembentukan BPD yang telah ditetapkan BPW KKLR Sulsel.
Berdasarkan pemetaan awal tim, masih terdapat sekitar 17 kabupaten di luar wilayah Luwu Raya yang belum memiliki BPD KKLR.
Sementara itu, beberapa daerah di luar Luwu Raya yang telah memiliki struktur BPD KKLR antara lain Gowa, Maros, Parepare, dan Makassar.
“Kalau dari catatan kami ada sekitar 17 kabupaten lagi di luar wilayah Luwu Raya yang belum ada BPD KKLR-nya. Yang sudah terbentuk kan ada di Gowa, Maros, Parepare dan Makassar sebagai daerah yang dikhususkan,” kata Husba.
Ia menargetkan seluruh proses pembentukan BPD di daerah tersebut dapat dituntaskan sebelum penghujung 2026.
“Insya Allah kita optimis semuanya bisa diselesaikan sebelum akhir tahun 2026 ini sesuai target,” ujarnya.
Husba mengungkapkan, proses konsolidasi di sejumlah daerah mulai menunjukkan perkembangan. Hingga Rabu (30/9/2026), TPFP BPD KKLR Sulsel telah berhasil membentuk tim awal untuk memfasilitasi pembentukan BPD di Kabupaten Pangkep, Tana Toraja, dan Toraja Utara.
Tim di masing-masing daerah tersebut terdiri atas sekitar tiga hingga empat orang tokoh diaspora Wija to Luwu yang berdomisili di wilayah bersangkutan.
Menurut Husba, tim daerah tersebut nantinya akan menjadi penghubung sekaligus motor awal dalam proses konsolidasi diaspora Wija to Luwu sebelum pembentukan kepengurusan BPD KKLR secara definitif.
Percepatan struktur organisasi ini diharapkan tidak hanya memperluas eksistensi KKLR di Sulawesi Selatan, tetapi juga memperkuat komunikasi dan jejaring antardiaspora Wija to Luwu yang tersebar di berbagai kabupaten/kota.
Dengan demikian, keberadaan KKLR di tingkat daerah diharapkan dapat menjadi ruang berhimpun dan membangun kolaborasi bagi masyarakat Luwu Raya yang bermukim di luar wilayah asalnya. (*)