JAKARTA – Badan Pengurus Wilayah Kerukunan Keluarga Luwu Raya (BPW KKLR) DKI Jakarta mendorong Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Jenderal (Purn) Andi Muhammad Jusuf Amir atau M. Jusuf sebagai Pahlawan Nasional.
Usulan tersebut menjadi bagian dari komitmen KKLR DKI Jakarta untuk memperjuangkan pengakuan terhadap tokoh-tokoh asal Sulawesi Selatan yang dinilai memiliki jasa besar dalam perjuangan bangsa dan pembangunan nasional.
Ketua BPW KKLR DKI Jakarta, Darwis Ismail, ST., M.M., mengatakan Sulawesi Selatan tidak pernah kekurangan tokoh yang memiliki rekam jejak nasional dan layak memperoleh gelar Pahlawan Nasional.
“Saya kira Sulawesi Selatan tidak mengalami krisis figur. Banyak tokoh yang kiprahnya berskala nasional dan sangat layak diperjuangkan menjadi Pahlawan Nasional,” kata Darwis di Jakarta, Senin (5/6/2023).
Menurutnya, setelah penetapan Opu Daeng Risadju, Pajonga Daeng Ngalle, dan Andi Sultan Daeng Radja sebagai Pahlawan Nasional pada 2006, hingga kini belum ada lagi tokoh baru dari Sulawesi Selatan yang memperoleh penghargaan tersebut.
Karena itu, menjelang peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Pahlawan, KKLR DKI Jakarta mengusulkan nama Jenderal M. Jusuf kepada Presiden Republik Indonesia sebagai calon Pahlawan Nasional.
Darwis menilai M. Jusuf merupakan salah satu putra terbaik Sulawesi Selatan yang memiliki pengabdian luar biasa di bidang militer maupun pemerintahan.
Lahir di Kajuara, Kabupaten Bone, pada 23 Juni 1928, M. Jusuf bergabung dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Proklamasi 1945 dengan menyeberang ke Pulau Jawa bersama para pejuang asal Sulawesi.
Dalam perjalanan karier militernya, ia tercatat ikut dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 serta pernah menjadi ajudan sejumlah tokoh penting pada masa Revolusi Nasional Indonesia.
Kariernya terus menanjak hingga dipercaya menjadi Panglima Kodam XIV/Hasanuddin pada 1959 dan kemudian menjabat Menteri Perindustrian pada era pemerintahan Presiden Soekarno.
Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, M. Jusuf kembali dipercaya menduduki sejumlah jabatan strategis, antara lain Menteri Perindustrian, Menteri Pertahanan dan Keamanan merangkap Panglima ABRI periode 1978–1983, hingga Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 1983–1993.
Darwis menilai rekam jejak tersebut menunjukkan besarnya kontribusi M. Jusuf terhadap perjalanan bangsa, baik dalam mempertahankan kemerdekaan maupun membangun institusi negara.
“Kiprah beliau melintasi berbagai periode pemerintahan dengan dedikasi yang tinggi. Kontribusinya terhadap bangsa sangat besar dan layak mendapatkan penghargaan sebagai Pahlawan Nasional,” ujarnya.
Ia juga menyambut baik informasi bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah lebih dahulu mengusulkan nama M. Jusuf kepada pemerintah pusat.
Menurut Darwis, KKLR DKI Jakarta siap memberikan dukungan moral maupun akademik guna memperkuat proses pengusulan tersebut.
“Alhamdulillah jika usulan itu sudah diajukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Kami akan terus memberikan dukungan dan penguatan agar proses penetapannya dapat berjalan dengan baik,” katanya.
Melalui dukungan tersebut, KKLR DKI Jakarta berharap jasa dan pengabdian Jenderal M. Jusuf memperoleh pengakuan negara sekaligus menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk meneladani semangat pengabdian, kepemimpinan, dan nasionalisme yang telah diwariskannya. (*)
