JAKARTA – Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Luwu Raya (BPP KKLR), H. Arsyad Kasmar, menyebut dukungan yang disampaikan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman menjadi momentum penting dalam perjuangan panjang pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Luwu Raya.
Menurut Arsyad, pertemuan BPP DOB Provinsi Luwu Raya dengan Kepala Staf Kepresidenan di Jakarta, Selasa (14/7/2026), membuka perspektif baru mengenai posisi Luwu Raya dalam pembangunan nasional.
Selain menyatakan dukungannya terhadap pembentukan Provinsi Luwu Raya, Dudung juga menilai kawasan tersebut memiliki karakteristik yang layak dikembangkan sebagai kawasan strategis karena didukung potensi sumber daya alam, posisi geografis, serta perannya dalam pembangunan Indonesia Timur.
“Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bapak Jenderal Dudung atas perhatian dan dukungan yang diberikan terhadap perjuangan masyarakat Luwu Raya. Dukungan ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui jalur konstitusional,” kata Arsyad.
Dalam audiensi tersebut, tim BPP DOB mempresentasikan kajian bertajuk “Provinsi Luwu Raya dalam Kepentingan Strategis Nasional“, yang menempatkan pembentukan provinsi baru bukan sekadar sebagai agenda pemekaran wilayah, melainkan sebagai bagian dari strategi memperkuat hilirisasi industri, ketahanan pangan, pengembangan kawasan timur Indonesia, serta efektivitas pelayanan pemerintahan.
Arsyad mengatakan, salah satu hal yang menguatkan optimisme tim adalah pandangan Dudung mengenai potensi Luwu Raya. Berdasarkan pengalaman bertugas di Sulawesi Selatan, Kepala Staf Kepresidenan dinilai memahami secara langsung kondisi geografis, rentang kendali pemerintahan, hingga posisi strategis kawasan Tana Luwu.
“Beliau memahami karakter Luwu Raya karena pernah bertugas di Sulawesi Selatan. Pandangan yang beliau sampaikan bukan hanya berdasarkan data yang kami paparkan, tetapi juga pengalaman langsung mengenal wilayah ini,” ujarnya.
Dalam diskusi, Dudung juga menilai bahwa secara demografis Luwu Raya telah memiliki kapasitas yang memadai untuk menjadi daerah otonom baru.
Dengan jumlah penduduk yang telah melampaui satu juta jiwa dan dukungan potensi ekonomi yang besar, Luwu Raya dinilai memiliki modal yang kuat untuk mempercepat pembangunan apabila memiliki struktur pemerintahan provinsi sendiri.
Calon Provinsi Luwu Raya sendiri mencakup Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Kota Palopo dengan jumlah penduduk sekitar 1,23 juta jiwa.
Arsyad mengungkapkan, dalam pertemuan tersebut Dudung bahkan membandingkan perkembangan sejumlah negara yang mampu tumbuh menjadi negara berdaulat meski memiliki jumlah penduduk awal yang relatif kecil.
Perbandingan itu, menurut Arsyad, menjadi ilustrasi bahwa kapasitas demografis bukan lagi menjadi persoalan bagi Luwu Raya untuk mengelola pemerintahan yang lebih mandiri.
“Pak Dudung memberikan perspektif yang sangat menarik. Beliau menilai dengan jumlah penduduk lebih dari satu juta jiwa dan potensi sumber daya yang dimiliki, Luwu Raya memiliki modal yang sangat kuat untuk berkembang. Bagi kami, pandangan tersebut menjadi motivasi sekaligus penguat argumentasi perjuangan yang selama ini kami bangun,” tambah Arsyad.
Sebagai organisasi yang menaungi masyarakat Luwu Raya di berbagai daerah, KKLR, lanjut Arsyad, akan menjadikan dukungan Kepala Staf Kepresidenan sebagai pijakan untuk memperkuat komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat dan DPR RI.
“Kami akan terus membangun komunikasi dan konsolidasi dengan seluruh pihak. Perjuangan ini harus tetap berada dalam koridor konstitusi dan didukung kajian akademik yang kuat. Dukungan yang kami terima hari ini menjadi modal penting untuk melangkah ke tahapan berikutnya,” ujarnya.
Selain itu, BPP KKLR juga akan memperkuat konsolidasi bersama Pemerintah Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Kota Palopo, kalangan akademisi, dan seluruh elemen masyarakat guna menyempurnakan peta jalan (roadmap) pembentukan Provinsi Luwu Raya yang selaras dengan arah pembangunan nasional.
Arsyad menegaskan, perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya bukan hanya bertujuan menghadirkan daerah administratif baru, tetapi juga memastikan kawasan Luwu Raya mampu mengambil peran yang lebih besar dalam mendukung agenda strategis Indonesia, mulai dari hilirisasi sumber daya alam, ketahanan pangan, hingga pemerataan pembangunan di kawasan timur.
“Kami optimistis perjuangan ini akan terus memperoleh dukungan yang semakin luas. Semangat kami bukan hanya membentuk sebuah provinsi baru, tetapi menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif agar seluruh potensi Tana Luwu dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan bangsa,” pungkasnya. (*)
