Komisi II DPR RI Tampung Aspirasi Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Minta Naskah Akademik Disiapkan

Komisi 2 DPR RI

MAKASSAR – Komisi II DPR RI menyatakan terbuka terhadap aspirasi pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Luwu Raya. Namun, perjuangan pemekaran wilayah tersebut perlu dibarengi kesiapan administrasi, kajian akademik, serta pemenuhan ketentuan perundang-undangan.

Sikap tersebut disampaikan Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, dalam agenda silaturahmi dan serap aspirasi bersama perwakilan masyarakat Luwu Raya di Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Kamis (12/3/2026).

Pertemuan itu turut dihadiri Anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, serta Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Dr. Didik Farkhan Alisyahdi.

Dalam kesempatan tersebut, Rifqinizamy menegaskan bahwa Komisi II DPR RI memahami nilai historis Luwu Raya dan tidak menutup ruang bagi aspirasi pembentukan daerah otonomi baru.

“Saya memahami sejarah Luwu Raya. Istilah moratorium itu muncul dengan dasar hukum yang cuma berupa Surat Edaran Mendagri. Kami di Komisi II tidak pernah menutup diri atas aspirasi dari masyarakat, termasuk pembentukan DOB,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa Komisi II DPR RI telah memanggil Menteri Dalam Negeri untuk mendorong penyusunan dua Peraturan Pemerintah (PP) sebagai tindak lanjut persoalan moratorium pemekaran daerah. Regulasi tersebut diharapkan dapat memperjelas kerangka hukum dan mekanisme pembentukan daerah otonomi baru.

Masyarakat Diminta Siapkan Kajian Akademik

Selain membuka ruang aspirasi, Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe mengajak tokoh masyarakat dan kalangan pemuda Luwu Raya untuk mulai menyusun naskah akademik terkait rencana pembentukan provinsi baru tersebut.

Menurutnya, usulan pemekaran harus disiapkan secara komprehensif dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan agar memiliki landasan yang kuat.

Penyiapan naskah akademik menjadi salah satu langkah penting untuk menjelaskan urgensi pemekaran, kapasitas wilayah, potensi daerah, hingga kesiapan penyelenggaraan pemerintahan apabila Provinsi Luwu Raya terbentuk.

Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyebut pertemuan tersebut sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap aspirasi masyarakat Luwu Raya.

Ia mempersilakan seluruh unsur masyarakat, mulai dari perwakilan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, hingga kalangan pemuda, menyampaikan pandangan dan masukan secara terbuka.

“Diskusi dan silaturahmi ini sebagai bentuk perhatian kami terhadap aspirasi warga dari Luwu Raya dalam pembentukan DOB Provinsi Luwu Raya. Silakan bicara dan sampaikan aspirasi dari perwakilan tokoh pemerintahan, masyarakat, dan pemuda. Sampaikan aspirasi yang berbobot dan berisi,” kata Andi Sudirman.

Dalam forum tersebut, aspirasi disampaikan sejumlah perwakilan Luwu Raya, antara lain Bupati Luwu Utara, perwakilan Kedatuan Luwu, serta Pengurus Besar Ikatan Pelajar Mahasiswa Indonesia Luwu (PB IPMIL) Raya.

Pertemuan ini juga dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulawesi Selatan, anggota DPRD Sulsel dari daerah pemilihan Luwu Raya, tokoh masyarakat, kepala organisasi perangkat daerah Pemprov Sulsel, serta perwakilan organisasi mahasiswa se-Luwu Raya. (*)