MAKASSAR – Ketua Badan Pengurus Wilayah (BPW) Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKLR) Sulawesi Selatan, Ir. Hasbi Syamsu Ali, MM, menyoroti minimnya informasi mengenai kehadiran anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Sulsel III di wilayah Luwu Raya selama masa reses 9 Oktober hingga 9 November 2026.
Ia mengingatkan agar Luwu Raya tidak hanya menjadi lumbung suara saat pemilu, tetapi juga mendapat perhatian dan kunjungan nyata setelah para legislator terpilih. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui sejauh mana wakil rakyat menjalankan tanggung jawab politik kepada konstituen.
Karena itu, Hasbi meminta anggota DPR RI Dapil Sulsel III, khususnya mereka yang memperoleh dukungan suara dari Luwu Raya, membuka jadwal, lokasi, serta laporan kegiatan reses kepada publik.
Pernyataan tersebut merespons pemberitaan media yang menyebut hanya La Tinro La Tunrung terkonfirmasi berkunjung ke Kota Palopo selama masa reses. Kunjungan itu dikabarkan berlangsung dalam rangka kuliah umum di Universitas Muhammadiyah Palopo pada akhir Oktober.
Sementara itu, belum terdapat informasi mengenai agenda lima anggota DPR RI lainnya di Palopo selama periode yang sama.
Reses Adalah Tanggung Jawab kepada Konstituen
Hasbi menegaskan, reses bukan sekadar agenda formal atau administratif anggota legislatif. Momentum tersebut merupakan kesempatan bagi masyarakat untuk bertemu langsung dengan wakilnya di parlemen, menyampaikan aspirasi, dan mengemukakan persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah pusat.
“Kami prihatin. Reses adalah hak konstitusional rakyat untuk bertemu wakilnya, bukan sekadar agenda administratif. Luwu Raya dihuni sekitar 1,3 juta jiwa dan telah memberikan suara yang tidak sedikit bagi para wakilnya di Senayan. Wajar bila warga berharap mereka hadir, mendengar, dan melihat langsung persoalan di Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Palopo,” ujar Hasbi, Selasa (17/11/2026).
Menurutnya, tanggung jawab legislator tidak berhenti setelah memperoleh mandat melalui pemilu. Dukungan suara masyarakat harus diikuti dengan kehadiran, komunikasi, dan kerja nyata dalam memperjuangkan kepentingan daerah.
Kebutuhan tersebut dinilai semakin mendesak karena Luwu Raya tengah menghadapi sejumlah persoalan strategis yang membutuhkan pengawalan di tingkat pusat. Di antaranya sengketa lahan Rante Balla di Kabupaten Luwu, krisis air bersih yang memicu demonstrasi di Kota Palopo, hingga aspirasi pembentukan Provinsi Luwu Raya.
Hasbi juga menyoroti kursi DPR RI Dapil Sulsel III yang ditinggalkan Rusdi Masse dan masih menunggu proses penggantian antarwaktu (PAW). Kondisi tersebut, menurutnya, membuat keterwakilan daerah di parlemen semakin membutuhkan perhatian dari para legislator yang masih aktif.
“Persoalan-persoalan ini tidak cukup dikawal lewat rapat di Jakarta. Warga ingin didengar di tempat mereka tinggal. Karena itu, sepinya kehadiran wakil dapil selama reses kami nilai sebagai hal yang patut disayangkan,” katanya.
Hasbi memahami Dapil Sulsel III memiliki cakupan wilayah yang luas, meliputi sembilan kabupaten/kota. Namun, luasnya wilayah pemilihan tidak semestinya menjadi alasan bagi Luwu Raya, yang dihuni sekitar 1,3 juta jiwa, untuk luput dari perhatian para wakil rakyat.
Empat Catatan untuk Legislator
Sebagai bentuk evaluasi, KKLR menyampaikan empat catatan kepada anggota DPR RI Dapil Sulsel III, terutama legislator yang memperoleh dukungan suara dari Luwu Raya.
Pertama, membuka jadwal dan titik pelaksanaan reses selama periode 9 Oktober–9 November 2026 di setiap kabupaten/kota, termasuk kegiatan yang belum terpublikasi.
Kedua, menyampaikan laporan hasil reses kepada masyarakat, terutama aspirasi yang telah dihimpun dan tindak lanjutnya melalui komisi masing-masing di DPR RI.
Ketiga, memastikan Luwu Raya menjadi bagian dari agenda kunjungan pada masa reses berikutnya. Hasbi berharap pertemuan terbuka dapat dijadwalkan di Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Kota Palopo, bukan hanya terpusat di satu lokasi.
Keempat, membuka ruang evaluasi publik agar masyarakat dapat menilai kehadiran dan kinerja para wakilnya secara transparan.
“Suara dari Luwu Raya adalah amanah. Yang merupakan putra daerah semestinya berada di barisan terdepan, dan yang berasal dari daerah lain pun punya kewajiban yang sama kepada setiap pemilihnya. Jika memang sudah ada kegiatan di Luwu Raya, silakan dibuka dan dipublikasikan agar kami dan masyarakat mengetahuinya,” tegas Hasbi.
Ia mengajak seluruh wija to Luwu, di mana pun berada, untuk terus mengawal aspirasi dan kepentingan pembangunan Luwu Raya secara santun dan konstruktif.
Hasbi menegaskan, kritik tersebut bukan dimaksudkan untuk menyerang pihak tertentu, melainkan mendorong agar hubungan antara wakil rakyat dan masyarakat tetap terjaga setelah pemilu. KKLR berharap para legislator hadir, mendengar, dan bersama-sama mengawal berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Luwu Raya.
“Kami ingin para wakil rakyat benar-benar hadir, bukan untuk dikritik, tetapi agar persoalan Luwu Raya dikawal bersama. Kritik ini adalah bentuk kecintaan kami kepada Tana Luwu yang kita cintai bersama,” tutupnya. (*)
