KKLR Sulsel Jadikan Halalbihalal Ajang Konsolidasi Pemekaran Provinsi Luwu Raya

Halalbihalal Wija to Luwu 2026

MAKASSAR — Badan Pengurus Wilayah (BPW) Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKLR) Sulawesi Selatan menjadikan momentum Halalbihalal Wija to Luwu (WTL) sebagai ajang konsolidasi untuk memperkuat perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya.

Kegiatan yang dirangkaikan dengan Dzikir Akbar dalam rangka peringatan Hari Perjuangan Rakyat Luwu (HPRL) ke-80 ini berlangsung di Gedung Graha Pena Makassar, Sabtu (18/4/2026), dengan mengusung tema “Merajut Ukhuwah, Memperkuat Spirit Perjuangan Provinsi Luwu Raya.

Tak sekadar menjadi ajang silaturahmi, forum tersebut dimanfaatkan sebagai ruang strategis untuk menyatukan kembali kekuatan berbagai elemen masyarakat Luwu Raya.

Halalbihalal Wija to Luwu 2026

Sekitar 500 peserta hadir, terdiri dari unsur pemerintah, anggota legislatif, kepala daerah, akademisi, tokoh adat, hingga organisasi kemasyarakatan dan pemuda.

Ketua panitia, Ir Ahmad Huzaen, menyebut tingginya partisipasi sebagai cerminan kuatnya solidaritas Wija to Luwu.

“Ini menunjukkan bahwa semangat kebersamaan dan ikatan emosional masyarakat Luwu Raya masih sangat terjaga,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua BPW KKLR Sulsel, Ir Hasbi Syamsu Ali, menegaskan bahwa Halalbihalal ini menjadi momentum penting untuk mengonsolidasikan kekuatan yang selama ini tersebar.

Menurutnya, perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya membutuhkan sinergi lintas sektor, mulai dari tokoh masyarakat, akademisi, hingga pemerintah.

“Kita ingin merajut kembali energi yang terurai, memperkuat kebersamaan, dan membangun sinergi untuk tujuan besar bersama, mempercepat terwujudnya Provinsi Luwu Raya,” tegasnya.

Ir. H. Hasbi Syamsu Ali, MM Ketua BPW KKLR Sulawesi Selatan

Hasbi juga mengapresiasi kontribusi diaspora Luwu Raya yang mendukung pelaksanaan kegiatan melalui sistem curun-curun, atau gotong royong pembiayaan oleh Wija to Luwu.

“Untuk kegiatan HBH kali ini, murni curun-curun dari WTL, tanpa donasi dari perusahaan besar seperti Vale, Masmindo, atau BMS. Harapannya, ke depan perusahaan-perusahaan ini bisa memberi kontribusi lebih besar bagi perjuangan Provinsi Luwu Raya,” ungkapnya, disambut tepuk tangan hadirin.

Dukungan terhadap pemekaran Luwu Raya juga datang dari sejumlah kepala daerah dan tokoh masyarakat yang hadir. Mereka menilai aspirasi tersebut perlu terus diperjuangkan dengan pendekatan terukur dan mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Pada kesempatan ini turut disosialisasikan Program Serbu Luwu Raya, sebuah kampanye donasi publik untuk mendukung pembiayaan perjuangan pembentukan provinsi baru tersebut.

Penyerahan Naskah Akademik

Salah satu agenda penting dalam kegiatan ini adalah penyerahan naskah akademik pembentukan Provinsi Luwu Raya yang disusun tim dari Universitas Andi Djemma (Unanda) Palopo kepada Ketua Badan Pekerja Pemekaran (BPP) DOB Provinsi Luwu Raya, H. Darwis Ismail, ST., MMA.

Penyerahan Kajian Unanda ke Ketua BPP DOB Provinsi Luwu Raya

Rektor Unanda, Dr. Ir. H. Anas Boceng, M.Si, menjelaskan bahwa dokumen setebal hampir 700 halaman tersebut merupakan hasil kajian komprehensif yang melibatkan sekitar 20 akademisi selama empat bulan.

Kajian tersebut mencakup berbagai aspek strategis, mulai dari potensi sumber daya, landasan hukum, hingga peluang pembentukan provinsi melalui pendekatan kebijakan nasional.

“Dokumen ini membuka ruang alternatif, tidak hanya melalui pendekatan administratif konvensional, tetapi juga strategi nasional sesuai regulasi,” jelasnya.

Diskusi Tematik

Rangkaian kegiatan juga diisi dengan diskusi tematik bertajuk “Progres dan Tantangan Pembentukan Provinsi Luwu Raya” yang dipandu Wakil Sekjen BPP KKLR, Udhi Syahruddin Hamun.

Diskusi tematik bertajuk “Progres dan Tantangan Pembentukan Provinsi Luwu Raya”

Hadir sebagai narasumber antara lain akademisi Unhas Dr Hasrullah, Wakil Rektor IV Unanda sekaligus Koordinator Tim Penyusun Kajian Akademik Dr Abdul Rahman Nur, serta Ketua BPP DOB Luwu Raya H. Darwis Ismail.

Dalam diskusi tersebut terungkap bahwa perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya telah mengantongi sejumlah dukungan penting, termasuk rekomendasi dari pemerintah daerah dan DPRD di wilayah terkait.

Para pembicara sepakat bahwa pembentukan provinsi baru bukan sekadar persoalan administratif, melainkan kebutuhan strategis untuk mendorong pemerataan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mempercepat kesejahteraan masyarakat.

Dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, mulai dari sektor kelautan, kehutanan, hingga energi, Luwu Raya dinilai memiliki kapasitas kuat untuk berdiri sebagai provinsi mandiri.

Melalui momentum ini, KKLR Sulsel berharap konsolidasi yang terbangun dapat menjadi pijakan kuat dalam mengakselerasi langkah strategis menuju terbentuknya Provinsi Luwu Raya. (*)