SORONG — Kebersamaan dan semangat persaudaraan mewarnai Musyawarah Wilayah (Muswil) perdana Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKLR) Papua Barat Daya yang digelar di Aula BPVP Kilometer 9, Kota Sorong, Sabtu (17/5/2025).
Momen bersejarah ini sekaligus menjadi titik awal pembentukan Badan Pengurus Wilayah (BPW) KKLR Papua Barat Daya untuk periode 2025–2030.
Dalam suasana yang penuh kekeluargaan, peserta Muswil secara aklamasi memilih AKP Broery, SH sebagai Ketua BPW KKLR Papua Barat Daya.
Sosok yang dikenal dekat dengan masyarakat ini dipercaya memimpin organisasi paguyuban warga Luwu Raya di tanah rantau selama lima tahun ke depan.
Terpilihnya Broery sebagai ketua diapresiasi banyak pihak sebagai wujud kedewasaan organisasi yang menjunjung tinggi musyawarah untuk mufakat, sebagaimana ditegaskan oleh Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, saat membuka acara tersebut.
“Provinsi ini adalah rumah besar kita bersama, dan kehadiran KKLR adalah energi baru dalam membangun kesejahteraan bersama. Muswil ini bukan tentang menang atau kalah, tapi memilih pemimpin yang bisa mengayomi dan menjadi panutan,” ujar Gubernur Elisa dalam sambutannya.
Sementara itu, Wsekjen Bidang Humas dan Infokom BPP KKLR, Isra Lian, yang hadir mewakili Ketua Umum BPP KKLR, mengungkapkan bahwa pembentukan KKLR Papua Barat Daya ini menjadi kepengurusan ke-18 yang resmi berdiri di Indonesia.
“Kami berharap kepengurusan ini bisa bersinergi dengan pemerintah provinsi dan terus menjaga semangat persatuan dalam keberagaman,” katanya.
Usai terpilih, AKP Broery menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia menegaskan komitmennya untuk menjadikan KKLR sebagai wadah yang inklusif, solid, dan kontributif dalam pembangunan daerah.
“Ini adalah amanah. Dengan dukungan semua elemen warga Luwu Raya di Papua Barat Daya, kita akan menjadikan KKLR sebagai pilar penting dalam menjaga persatuan dan memperkuat kontribusi positif di tanah rantau,” ungkap Broery.
Muswil ini juga menjadi ajang silaturahmi warga Luwu Raya yang tersebar di berbagai kabupaten/kota di Papua Barat Daya. Hadir pula tokoh masyarakat, perwakilan organisasi paguyuban lain, serta berbagai unsur pemerintah daerah.
Dengan terbentuknya kepengurusan resmi, KKLR Papua Barat Daya diharapkan mampu memperkuat jejaring solidaritas sosial, memperjuangkan kepentingan warganya, dan menjadi mitra strategis dalam pembangunan provinsi yang baru berusia dua tahun ini. (*)
