KKLR Sulsel Dukung PSBM XXVI, Dorong Penguatan Jaringan Saudagar Bugis Makassar

Ir Hasbi Syamsu Ali Ketua BPW KKLR Sulsel

MAKASSAR — Dukungan terhadap pelaksanaan Pertemuan Saudagar Bugis Makassar XXVI terus mengalir dari berbagai organisasi kedaerahan.

Salah satunya datang dari Ir. H. Hasbi Syamsu Ali, MM selaku Ketua BPW KKLR Sulawesi Selatan yang menyatakan kesiapan pihaknya untuk berperan aktif dalam menyukseskan agenda tersebut.

Menurut Hasbi, PSBM memiliki peran strategis tidak hanya sebagai ajang silaturahmi, tetapi juga sebagai ruang konsolidasi dan penguatan jaringan ekonomi saudagar Bugis Makassar, termasuk dari kalangan perantau asal Luwu Raya yang tergabung dalam Kerukunan Keluarga Luwu Raya.

Ia menilai, keberadaan PSBM selama ini telah menjadi forum penting dalam membangun kolaborasi antar pelaku usaha, memperluas jaringan bisnis, serta membuka peluang kerja sama dengan pemerintah daerah maupun pelaku usaha dari berbagai wilayah di Indonesia.

“PSBM bukan sekadar ajang silaturahmi, tetapi juga wadah konsolidasi kekuatan ekonomi, khususnya saudagar Bugis Makassar, termasuk warga Luwu Raya,” ujarnya, Rabu (25/3/2026).

Hasbi menegaskan, keterlibatan warga KKLR dalam PSBM merupakan bagian dari upaya membangun sinergi ekonomi berbasis kearifan lokal, sekaligus memperkuat posisi saudagar Bugis Makassar dalam jaringan ekonomi nasional.

Ia juga mengajak seluruh warga Luwu Raya untuk berpartisipasi aktif dalam PSBM, baik sebagai peserta maupun dengan mendukung pelaksanaan kegiatan.

Menurutnya, semangat kebersamaan, gotong royong, dan jejaring antarsaudagar menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan kegiatan tersebut.

Melalui forum tersebut, diharapkan lahir gagasan strategis dan kerja sama konkret yang dapat memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan dukungan berbagai pihak, pelaksanaan PSBM XXVI di Makassar diharapkan tidak hanya menjadi ajang pertemuan tahunan, tetapi juga mampu memperkuat peran saudagar Bugis Makassar dalam mendorong investasi dan pembangunan ekonomi, baik di tingkat daerah, nasional, maupun global. (*)