JAKARTA — Upaya memperjuangkan pembentukan Provinsi Luwu Raya terus menunjukkan penguatan yang signifikan. Badan Pekerja Pembentukan Daerah Otonomi Baru (BPP DOB) Provinsi Luwu Raya bersama Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKLR) resmi meresmikan sekretariat bersama di Pejaten, Jakarta Selatan, Jumat (6/2/2026).
Peresmian sekretariat tersebut menjadi momentum konsolidasi nasional bagi seluruh elemen pejuang pemekaran, sekaligus menandai semakin solidnya sinergi antara tokoh adat, organisasi kemasyarakatan, dan struktur kelembagaan perjuangan.
Acara ini dihadiri langsung oleh Yang Mulia Paduka Sri Tuanku Datu Luwu ke-40, H. Andi Maradang Mackulau, S.H., Ketua Umum BPP KKLR H. Arsyad Kasmar, S.H., Ketua BPP DOB Provinsi Luwu Raya H. Darwis Ismail, S.T., MMA, perwakilan DPRD dari wilayah Tanah Luwu, serta sejumlah tokoh masyarakat dan pejabat terkait.
Dalam sambutannya, Datu Luwu menegaskan bahwa perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya merupakan amanah sejarah yang telah berlangsung puluhan tahun.
“Sejak lama, tokoh adat dan masyarakat Luwu Raya telah memperjuangkan pemekaran ini. Sejarah mencatat bahwa Tanah Luwu memiliki peran penting dalam perjalanan bangsa. Karena itu, perjuangan ini akan terus kami kawal hingga terwujud,” ujar Andi Maradang Mackulau.
Ia menambahkan, keterlibatan para tokoh adat dalam gerakan pemekaran merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk menjaga marwah dan masa depan generasi Luwu Raya.
“Kami akan terus membersamai perjuangan ini, demi terwujudnya Provinsi Luwu Raya yang bermartabat dan berdaya saing,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua BPP DOB Provinsi Luwu Raya, H. Darwis Ismail, menyebut peresmian sekretariat sebagai langkah strategis dalam memperkuat koordinasi dan advokasi di tingkat nasional.
Menurutnya, keberadaan sekretariat di Jakarta akan mempermudah komunikasi dengan kementerian, lembaga negara, serta pemangku kepentingan lainnya.
“Sekretariat ini menjadi pusat penguatan gerakan, baik dalam penyusunan dokumen, advokasi regulasi, maupun konsolidasi lintas daerah. Semua dilakukan secara terbuka, adil, dan sesuai mekanisme konstitusional,” kata Darwis.
Ia menegaskan bahwa perjuangan pemekaran tidak hanya berorientasi pada pembentukan wilayah administratif baru, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kami ingin memastikan bahwa Provinsi Luwu Raya nantinya benar-benar mampu mendorong percepatan pembangunan dan pelayanan publik yang lebih merata,” ujarnya.
Ketua Umum BPP KKLR, H. Arsyad Kasmar, dalam kesempatan yang sama menyatakan bahwa KKLR akan terus menjadi garda terdepan dalam mengonsolidasikan kekuatan sosial masyarakat Luwu Raya, baik di daerah maupun di perantauan.
Menurutnya, keterlibatan KKLR menjadi faktor penting dalam menjaga soliditas perjuangan.
“KKLR hadir untuk menyatukan potensi masyarakat Luwu Raya di seluruh Indonesia. Perjuangan ini membutuhkan persatuan, ketekunan, dan kerja bersama,” ungkap Arsyad.
Sekretariat BPP DOB Provinsi Luwu Raya di Pejaten dirancang sebagai pusat informasi, konsultasi, dan koordinasi lintas kabupaten/kota. Selain itu, sekretariat ini juga akan menjadi basis penyusunan kajian akademik, dokumen kelayakan, serta advokasi legislasi terkait pemekaran.
Ke depan, BPP DOB dan KKLR berkomitmen untuk terus memperkuat dialog dengan pemerintah pusat dan DPR RI, sekaligus mengedepankan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan perjuangan.
Peresmian sekretariat ini dinilai sebagai tonggak penting dalam memperkuat legitimasi dan keseriusan gerakan pembentukan Provinsi Luwu Raya, yang diharapkan dapat segera terwujud sesuai aspirasi masyarakat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (*)
